LIRA, SALAH SATU LEMBAGA KONTROL SOSIAL YANG KRITIS


Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Toba Samosir, adalah salah satu organisasi yang aktif mengkritik, menyampaikan saran dan masukan terhadap Pemerintah, atas kebijakannya yang dinilai kurang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Metode penyampaiannya dilakukan secara langsung dan tertulis, meskipun kepercayaan masyarakat terhadap LSM belakangan ini menurun, akibat ulah oknum-oknum yang mengaku pengurus LSM dengan menakut-nakuti narasumber dan memposisikan dirinya dalam melakukan konfirmasi dan investigasi ibarat seorang penegak hukum.

Selain kritik, saran dan masukan, LIRA Tobasa juga aktif melakukan investigasi lapangan, untuk melihat langsung, sejauhmana hasil pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh rekanan dan pembangunan kemasyarakatan oleh aparatur pemerintah daerah.

Namun sebelum turun "gunung" untuk melakukan investigasi, LIRA selalu mengumpulkan data-data pendukung terlebih dahulu, sebagaimana prosedur tetap (protap) yang ditetapkan oleh DPD LIRA Tobasa sendiri. Dilapangan diambil dokumentasi pekerjaan dan informasi dari warga masyarakat. Selanjutnya dilakukan konfirmasi dan klarifikasi yang dilengkapi lampiran data pendukung serta hasil investigasi kepada instansi terkait.

Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan "Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan diantaranya, informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak" juga dipegang teguh LIRA.

Artinya bila dalam waktu 10 hari surat konfirmasi/klarifikasi yang diterima tidak ditanggapi instansi terkait, LIRA menyampaikan surat kedua. Bila tidak ditanggapi juga, maka LIRA melakukan rapat internal dan melaporkannya kepada penegak hukum. "Demikian aturan yang kita laksanakan selama ini dan akan terus demikian," kata Bupati Lira Tobasa, Berto Tambunan.

Konsep ini dianut, didasarkan komitmen bersama sejak pelantikannya hingga saat ini dan kedepannya, komitmen ini akan dipegang teguh personil DPD LIRA Tobasa. Karena sangat dipahami bahwa tugas LSM adalah sebagai kontrol sosial.

Tantangan yang dihadapi dalam hal konfirmasi/klarifikasi, masih adanya warga masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami dengan benar fungsi LSM. Terbukti, LIRA tak jarang mendengar ucapan yang mengatakan bahwa LSM tidak punya wewenang mempertanyakan anggaran dan hasil kegiatannya yang diduga bermasalah, termasuk yang sumber dananya.

Tapi LIRA memahami, karena setiap hari kerja, mereka fokus pada tupoksi masing masing, walaupun sebahagian dari mereka, ada yang "ongkang-ongkang kaki" di warung kopi disekitar kantornya dan ditempat lain."Itulah tantangan yang kami hadapi. mudah-mudahan dengan adanya tulisan ini, semua pihak memahami keberadaan dan fungsi LSM," kata Berto. (admin)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BEBERAPA DASAR HUKUM LSM UNTUK KLARIFIKASI / KONFIRMASI

Gambar
UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Pasal 8 ayat (1) :  Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Pasal 9 ayat (1) : Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; dll UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Pasal 41 ayat (1) : Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.  Pasal 41 ayat (2) : Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh pelayanan da...
Baca selengkapnya

TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN NONFORMAL MENDAPAT PERHATIAN DPRD TOBASA

Gambar
Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan mendapat perhatian DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Disusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Insentif Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan menjadi bukti perhatiannya, meskipun masih harus melalui tahap pembahasan. Hal ini diketahui pada saat sosialisasi di Balai Data Lantai IV Kantor Bupati, di Jalan Sutomo, Balige, Jumat (5/5). Peserta sosialisasi terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Insan Pers, pimpinan SKPD dan para Kepala Bagian Setdakab Tobasa. Hadir juga pada sosialisasi itu, Wakil Bupati Ir Hulman Sitorus MM, Tim Perancang Perundang-Undangan Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara dan seluruh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tobasa. Wakil Ketua DPRD Asmadi Lubis menyatakan Ranperda tentang Insentif Tenaga Pendidik pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan ini merupaka...
Baca selengkapnya

PENYANDANG DISABILITAS TERIMA BANTUAN KAKI PALSU

Gambar
Kick Andy Foundation, PSP Foundation, Metro TV dan Partai Nasdem menunjukkan kepeduliannya terhadap 24 penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut). Kepeduliannya ditunjukkan dengan menyerahkan bantuan kaki palsu, di Porsea, Selasa (25/4). Kaki palsu ini diserahkan pada acara Peresmian Martin Manurung Center (MMC) oleh Ketua DPW Partai Nasdem Tengku Erry Nuradi yang juga Gubsu, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Ketua Kick Andy Foundation, Ali Sadikin, Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem, Prananda Surya Paloh, Ketua DPP Nasdem, Martin Manurung dan lainnya disaksikan Elman Saragih, Wakajati Sumut, Kapolres Tobasa AKBP Elvianus Laoly SIK, Kajari beberapa daerah, Wabup Serdang Bedagai, Wabup Humbahas, Wakil Walikota Tebing Tinggi, Anggota DPRD Sumut Jubel Tambunan dan DPRD Tobasa dari Fraksi Nasdem, perwakilan Kedutaan Besar Australia Mr Monty Pounder dan Mr Christian serta warga sekitar. Sebelumnya, Ketua Kick Andy Foundation, Ali Sadikin mengatakan pihaknya s...
Baca selengkapnya